pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah. 9. pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah

Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NOMOR 2 TAHUN 1989. com, “Sulteng terbanyak miliki bandar udara”, Kamis, 2 November. Menimbang : a. Menurut Mardiasmo (2012), APBD adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja. Tujuan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bertujuan untuk memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi Perpres ini diteken dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional. Dalam hubungannya dengan UUD 1945, Pancasila berkedudukan sebagai…. MAKNA DAN HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuannasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia tersebut, BPKP berusaha. 7. Login. 3) Menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat 1. 3. UMUM Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. 1. Sementara itu, melansir bpkad. untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hakekat Pembangunan Nasional; Adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup serta daya saing rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem. Glosarium. 97 – 98): dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, maka Menteri perlu menetapkan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam upaya peningkatan harkat dan martabat rakyat indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerj a Pemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 16. Baca Juga: Prinsip Pengambilan Keputusan Guru Penggerak, Mengingat Pratap Triloka Hakekat pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional yaitu yang berarti pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya pada semua lapisan, maka landasan hukum pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak, untuk itu pembangunan industri diarahkan dalam. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan. a. BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian. (8) Setelah Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin untuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan Formulir A. Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. ˈdo. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selajutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Modul ini juga mengulas tentang kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan jalan, serta contoh studi kasus dan evaluasi. irigasi, jumlah kebutuhan air minum, jumlah kebutuhan air baku untuk industri, jumlah kebutuhan air untuk penggelontoran limbah, jumlah kebutuhan air untuk stabilitas aliran sungai dan kehidupan biota air); 2) Data topografi. Kata ‘Pancasila’ berasal dari bahasa Sansekerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dikeluarkan Kementerian Perdagangan untuk mengoptimalkan peran sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, pusat distribusi, pusat promosi produk unggulan daerah, dan pusat jajanan kuliner dan. Pengertian Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. PBJP memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 19. Tujuan penyusunan APBN yaitu untuk memelihara dan menjaga stabilitas perekonomian serta mencegah terjadinya defisit anggaran. 2. PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rumusan Pancasila terdapat dalam Mukadimah Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah oleh BPUPK pada tanggal 18 Agustus 1945. Melansir dari situs Kemdikbud, APBN disusun dengan sejumlah tujuan. Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010– 2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. 2. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. No. Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan. Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta. Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dengan berpedoman pada beberapa prinsip, diantaranya yaitu sebagai berikut; Kesemestaan. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yakni tentang pendapatan perkapitanya. PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER INTERNASIONAL UNTUK PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, DAN JASA LAINNYA 1. Pemilihan Umum. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk. Dari tahun 1978 – 1999, BPHN melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH hanya berdasarkan. id, makna Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Seperti yang telah dijelaskan, pembangunan nasional merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigm pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembangunan Nasional. Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2014 adalah sebagai pedoman dan panduan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dalam melaksanakan pengelolaan dan pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diRPJMN 2015-2019 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Pembangunan kota-kota cerdas adalah tentang meningkatkan keberlanjutan, menciptakan kesempatan untuk pembangunan ekonomi dan. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bersaing dengan negara lain B. yang terkandung mengenai PNPM Mandiri Desa adalah : (Pedoman Umum PNPM Mandiri Desa) 26 1. Beranda. Sesuai dengan amanat Pasal 20 dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 4. Rangkaian upaya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Strata Kebijakan Publik: Umum, Pelaksanaan, dan Teknis. Sistem Perencanaan Pembangunan. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan,. Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. bahwa untuk melaksanakan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional; b. e. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Rangkaian. Prinsip Iman dan takwa kepada tuhan yang maha kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin. 4. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup memprihatinkan di awal kepemimpinan Soeharto. Seperti yang telah dijelaskan, pembangunan nasional merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Landasan Idiil yang digunakan untuk menguatkan landasan pertama adalah pancasila untuk menjiwai seluruh pelaksanaan. 3. Kata ‘Pancasila’ berasal dari bahasa Sansekerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Kebijakan menjelaskan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019. PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. tata letak fasilitas pokok Bandar Udara, termasuk fasilitas bantu navigasi. Menimbang : a. rencana pembangunan jangka menengah; g. (UU NO. Selanjutnya fungsi APBN adalah sebagai perencanaan. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Menimbang : a. ”. Pasal 15 (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak. Deregulasi di Indonesia perlu diterapkan melalui sistem quota bagi seluruh K/L/Pemda untukMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan. Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. H. Program Teknis Spesifik yang dilaksanakan 1 KL, Contoh : Program Kebijakan Fiksal pada Kementerian Keuangan 2. Adapun rincian dari. Tujuan Penyusunan APBN. com - Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah UU No. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan sekuruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Pengertian tata ruang, diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi. lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Tujuan Penyusunan APBN. RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. PNPM Madiri Desa. b. Harus tetap dijaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. PEDOMAN PELAKSANAAN DESTANA DI PROVINSI NTB 1 LAMPIRAN. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 17 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, salah satu visi-nya yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil, serta memperkuat kedaulatan negara. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. pembangunan nasional jangka panjang, yang menjadi rujukan presiden dalam melaksanakan programnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia1. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk. 19. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang. Sistem ini adalah. 2. Politik merupakan segala upaya yang dilakukan dalam sebuah proses dalam rangka menentukan tujuan ketahanan nasional. Budaya bangsa b. Tujuan Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional bertujuan menciptakan landasan dan standar yang jelasPEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN I. Maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, telah ditetapkan. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat. pembangunan nasional. rencana penganggaran. Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut, maka perlu disusun Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana. , dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 21 Maret 2022. Maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang. Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan RPJMN. Penjelasan Umum UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. 1 Pembangunan Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,. Pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah yang berarti mengurusi hajat hidup orang banyak. 6 Fungsi APBN. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. N. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Desa. Repelita I mulai dilaksanakan tanggal 1 April 1969. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian/LembagaMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Rangkaian. 19. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Rangkaian. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES /SK/ V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 7. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.